Sejarah

Keberadaan Pengadilan Agama di suatu tempat tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan komunitas islam didalamnya. Begitu juga dengan sejarah berdirinya Pengadilan Agama di Klungkung sangat berkaitan dengan keberadaan umat Islam di Klungkung yang notabene minoritas di tengah-tengah mayoritas Hindu.

Komunitas muslim di Klungkung tinggal pada sebuah kampung-kampung Islam yang dikenal dengan sebutan Kampung Gelgel, Kampung Lebah, Kampung Kusamba dan Kampung Jawa. Yang dalam catatan sejarah keberadaan umat Islam di Bali pada umumnya dan di Klungkung khususnya datang atas permintaan raja-raja di Bali untuk mempertahanlan kekuasaannya dan orang-orang Islam diberikan hak hidup serta menjalankan syariat agamanya hanya dalam bentuk sederhana dibawah pimpinan imam sebagai penghulu syara’ dalam sebuah “lembaga syari’ah”.

Dalam perkembangan interaksi sosial selanjutnya jika terdapat masalah-masalah hukum keagamaan diantara mereka penyelesaiannya dengan cara bertahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masaIah hukum) dengan membawa ke “lembaga syari’ah”, dimana para imam/penghulu syara’ inilah  yang mempunyai peran memberikan fatwa dan menyelesaikan sengketa diantara umat islam termasuk didalamnya adalah perkara perkawinan seperti talak, cerai, rujuk, perkara waris dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah pada saat itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah  di Luar Jawa dan Madura maka dibentuklan Pengadilan Agama Denpasar, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya beberapa Pengadilan Agama di wilayah Bali. Karena wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar pada saat itu meliputi seluruh wilayah Kabupaten di Bali termasuk Klungkung, yang pelaksanaannya dengan melakukan sidang keliling jika terdapat perkara di wilayah tersebut, sedangkan di Klungkung sendiri pada tahun 1983/1984 pernah diadakan sebanyak 6 (enam) kali sidang keliling.

Pada tahun 1982 keluarlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 95 Tahun 1982 Tentang Pembentukan 5 Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Propinsi dan 2 Pengadilan Agama serta 32 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, dengan KMA tersebut 3 tahun kemudian pada 1985 Pengadilan Agama Klungkung secara resmi terbentuk, dengan wilayah hukum (yurisdiksi) meliputi 4 (empat) Kecamatan, 3 di daratan dan 1 di kepulauan, yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida. Meskipun dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang sangat terbatas, karena gedung yang kecil dan sederhana serta beberapa orang tenaga teknis sehingga dalam pelaksanaan persidangan dibantu oleh tenaga hakim honorer dari para Kyai, pegawai Departemen Agama dan tokoh masyarakat, seperti KH. Saiduddin, KH. Usman, Moh. Hanif, S.M.Hk, Abdul Aziz, B.A. dan Moh. Yusuf Raswani, S.H.  

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Klungkung pada saat itu akan dapat melaksanakan fungsi dan tugas Badan Kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Klungkung terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat Islam di Klungkung dalam pelayanan di bidang hukum dalam masalah perkawinan, talak, cerai, shadaqah, waris, hadhanah dan sebagainya. Hal ini adalah sebagai realisasi pemerataan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2).

Dalam catatan perjalannya mulai dari awal berdiri sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Klungkung pernah dipimpin oleh beberapa orang Ketua yaitu :

1. Drs. M. Fauzi Chumaidi, S.H. 1985 s.d. 1988
2. Drs. H. Arjam Abd. Rakib 1988 s.d. 1992
3. Drs. Ahmad Muntohar, S.H 1992 s.d. 2004
4. Drs. H. Ah. Shiddiq, S.H 2004 s.d. 2008
5. Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H 2008 s.d. 2010
6. Drs. H. Muhammad, SH., MH 2012 s.d. 2016
7. Dra. Hj. Muslihah 2016 s.d sekarang