Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
Pedoman Lainnya
> Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA
-
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
-
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
-
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
-
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2013 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
-
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
-
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita
> Surat Edaran Mahkamah Agung
> Peraturan Mahkamah Agung
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"